Universitas Jenderal Soedirman terletak di Purwokerto Utara. Adanya institusi pendidikan tinggi tersebut menciptakan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat sekitar. Dari mulai sewa kontrakan, kos-kosan, jual nasi rames dan tentunya segala kebutuhan mahasiswa.

Sebagai mahasiswa, terlalu aneh bila saya memilih kos-kosan yang lokasinya jauh dari kampus. Pada tahun pertama, saya kos di daerah Purwokerto Barat. Banyak kegiatan yang tidak pantas saya lakukan, hidup saya hedonis. Penggunaan bahan bakar untuk menghidupi kendaraan buat ke kampus dapat dibilang sangat tinggi. Sehari bisa sampai 30 ribu rupiah.

Memasuki tahun ke dua, saya berfikir ulang untuk melanjutkan kontrak kamar di barat. Kehidupan yang terasa mahal, akhirnya membuat keputusan untuk pindah mendekati kampus. Kini tinggallah saya di daerah utara.

Apa yang terjadi, pengeluaran setiap harinya malah lebih mahal. Bisa mencapai 100 ribu rupiah. Dengan tingkat inflasi Kota Purwokerto yang setiap bulannya sebesar 0,50 s.d 2,58, hal itu merupakan gaya hidup yang mahal. Aneh memang, seharusnya lebih murah. Tapi ternyata habitat mahasiswa untuk tampil mewah sangat mendorong untuk hidup boros.

Efek pamer dalam kehidupan membentuk kepribadian mahasiswa memiliki gengsi yang tinggi. Penggunaan barang-barang yang tidak berdaya guna tinggi namun menunjukkan status ekonomi yang tinggi sangat kental. Dari mulai cara berpakaian, penggunaan alat elektonik, kendaraan, tempat makan berselera tinggi, pesta-pestaan, aksesoris tubuh dari mulai rambut, muka, telinga, leher, pergelangan tangan, jari tangan, ikat pinggang, alas kaki, jempol kaki sampai parfum full body.

Menyenangkan hidup dalam kemewahan, mencitrakan nilai diri yang positif secara materil. Wibawa pergaulan otomatis dimiliki, rasa segan teman seolah segala-galanya. Perhatian sayang tak kunjung henti, selalu saja ada yang mengingatkan. Dikala pagi, dari mulai bangun tidur hendak makan sampai bolos kuliah. Siangnya, jemput teman dari pangkalan tongkrongan buat makan bareng. Malamnya ngobrol bareng di cafe, kalau suntuk nyodok nine ball, kalau nggak gitu yah….clubbing.

Begitulah kehidupan mahasiswa Purwokerto Utara, hanya sedikit berbeda dengan kehidupan Purwokerto Barat. Entah mengapa, seolah mendoan jawa sudah terasa asin untuk dikunyah. Entah karena istilah barat dan utara yang melekat pada Purwokerto sehingga orangnya kebarat-baratan atau jadi seperti orang utara yang dikatakan lebih modern.

Meskipun demikian, orang barat atau orang utara pun lebih pandai-pandai. Buktinya, segala produk kemajuan ini berasal dari barat. Dan orang utara pernah meguasai tanah Purwokerto ini. Apakah orang kita harus mengikuti gaya hidup barat yang mereka ciptakan. Tentunya dengan konsekuensi meninggalkan kehidupan wajar kita. Lantas apa yang bisa kita ciptakan?

Keterbukaan zaman, globalisasi yang dianggap sebuah kemajuan semakin terasa. Kepandaian seperti apa yang membuat kita yakin dengan kemajuan yang kita ciptakan?

Keadilan milik semua orang. Dalam filsafat kenegaraan kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menegaskan kehendak keadilan. Makna keadilan terwujud dalam setiap tujuan organ kemasyarakatan. Bahkan salah satu partai memakai istilah tersebut sebagai identitas dirinya.

Pencarian keadilan terus menerus dilakukan manusia. Perempuan menghendaki keadilan dalam penyetaraan jender, diawali dengan emansipasi wanita. Perjuangan HAM mewarnai kebebasan bertindak warga negara. Tak luput dari hal tersebut, buruh pabrik meghendaki upah kerja yang wajar, menuntut keadilan atas kerja keras.

Jauh-jauh hari ajaran agama mengajarkan umatnya untuk berbuat adil. Saat ini hampir semua orang beragama, barangkali umat manusia memaknai keadilan dalam wujud imannya. Keadilan juga mewujud dalam sifat Sang Tuhan untuk merefleksikan kemampuan mencipta alam dunia seisinya. Sebagai sebuah kesempurnaan, keadilan menjadi sesuatu yang dicintai.

Otoritas tertinggi, dalam hal ini pemerintah menuntun keadilan agar terwujud dalam tatanan masyarakat. Socrates ± 350 SM mengawali sejarah kenegaraan dengan menerapkan sistem demokratik. Semua orang berhak menentukan keputusan yang terbaik bagi bangsanya. Komunikasi intersubyektif terjadi, keputusan bersama adalah cara mewujudkan keadilan bagi semua.

Namun kesempurnaan Tuhan menciptakan keadilan tidak pernah didialogkan. Sehingga yang difirmankan Tuhan merupakan keadilan harus atau tidak, tetap dilaksanakan. Sepanjang sejarah umat manusia tidak pernah tertulis pemberontakan manusia terhadap keadilan Tuhan. Kecuali kritik terhadap para pembawa ajaran agama.

Barangkali tangan-tangan manusia telah mengotori keadilan hakiki. Upah buruh yang ditetapkan manager personalia, tidak ada urusannya dengan keadilan Tuhan. Keadilan a la pemilik perusahaan berbeda dengan keadilan milik negara, berbeda juga dengan keadilan buruh.

Kematian sebagai ajal, hukum alam yang tak terbantahkan akibat rusaknya jaringan sel tubuh. Meskipun demikian, kematian bagi setiap orang dimaknai secara berbeda-beda. Ada Mbok bakul gendong yang tewas terlindas kereta, dini hari saat hendak ke pasar. Begitu juga serdadu yang gugur tertembak di medan juang. Munir seorang pejuang HAM, meninggal di dalam pesawat saat hendak pergi ke Belanda melanjutkan studinya. Bapak Pembangunan Indonesia juga telah berpulang ke hadirat-Nya, akibat sakit. Sebuah nyawa adalah sesuatu yang murah, beribu-ribu kambing dan sapi mati dalam setiap perayaan kurban orang Islam. Tidak ada yang aneh dengan kematian.

Keadilan bukan sesuatu yang menakutkan, bahkan sebaliknya dinantikan. Peradilan menjadi harapan akhir, tapi menakutkan untuk masuk peradilan. Terkadang keadilan berbalik, yang benar menjadi sesuatu yang salah. Yang benar, biasa-biasa saja. Bila tidak disenangi kebanyakan, malah menjadi sesuatu yang salah.

Seorang koruptor dibekukan Komisi Pemberantasan Korupsi, seringkali tidak dapat terbukti. Edi Tanzil kasusnya tidak terungkap. Orangnya pun entah ada dimana sekarang. Mungkin tenggelam bersama hartanya, bak Tsa’labah dengan dombanya. Katanya Tuhan Muhammad itu yang memurkai. Karunia yang diberikan, dikhianati manusia. Bagaimana zaman sekarang?

Lumpur Lapindo, dianggap laknat. Komisi di DPR RI banyak berdebat mengenai penuntasan kasus ini. Sebagian mengatakan ulah Tuhan untuk menguji tanggung gugat manusia, tetapi sebagian menyatakan ulah manusia sebagai kekeliruan dan ketidakprofesionalan perusahaan.

Kembali keadilan dipertanyakan. Korban bencana yang tak kunjung mendapat ganti rugi setimpal, dengan kerugian harta benda, mata pencaharian dan ketidaktentraman harus hidup di kamp-kamp pengungsian sementara. Begitupun nasib anak-anak yang harus sekolah. Psikologis yang tertekan menciptakan generasi serba menekan. Ada pemblokiran jalan, ada pemogokan makan, ada demonstrasi besar-besaran, ada ketidakpercayaan yang semakin besar bahkan kehilangan harapan.

Kalau dusta dirasakan nyaman, mungkin itulah keadilan yang senantiasa diperjuangkan. Aneh? Dalam ketidakpastian ini, keadilan sosial yang adil dan beradab… adil dan untuk keadilan… []

Ideologi, sebuah term yang acap kali sulit untuk diungkapkan. Namun mudah untuk dikenali dan diidentifikasi. Tidak jarang kita mengatakan, Si A berideologi sosialis, Si B berideologi liberal dan seterusnya. Dan seringkali pembicaraan ideologi mengantarkan kita pada pembicaraan politik. Atau minimalnya sebuah diskusi tentang harapan ideal suatu masyarakat atau zaman.

Memang benar, ideologi tidak jauh dari hal-hal tersebut. Dan juga benar, bahwa satu sisi kita memandang ideologi—apapun itu—secara optimis. Dan pada sisi lain secara pesimis atau peyoratif. Perdebatan ideologi sendiri dari awal mulanya memang sudah penuh dengan noktah hitam, putih pun yang buram.

Bagi sebagian ahli memandang ideologi secara pesimis. Seperti yang dilakukan oleh Romo Haryatmoko, bahwa ideologi seringkali bersifat doktriner, lamban, tidak kritis, disimulasi, dan cenderung distortif. Sedangkan sebagian praktisi, memandang ideologi secara positif. Lebih jauh, mereka membutuhkan ideologi untuk mengikat kolektivitas menjadi sebuah gerakan yang terarah untuk meraih tujuan tertentu.

Tidak dapat kita hindari, fakta di lapangan menunjukan bahwa ideologi seringkali mengkotak-kotakan kolektif. Mempolarisasi gerakan satu dengan yang lain. Membuat garis demarkasi yang tegas antara satu organisasi dengan lainnya. Fenomena ini juga sangat mudah kita lihat pada gerakan mahasiswa.

Ada satu teori yang dapat menjelaskan polarisasi ideologi secara baik, “Potongan Gunting”. Biasanya, satu organisasi dengan yang lain, akan bertemu di titik potong kepentingan. Selebihnya, mereka akan kembali berpisah ke arah yang berlainan. Mirip sebuah hasil potongan gunting.

Masalahnya, pertemuan tersebut lebih bersifat taktis daripada sebuah keinginan yang tulus untuk bekerjasama atau sinergi. Atau memang, ideologi yang satu dengan yang lain, sebenarnya saling bertubrukan. Tidak ada yang langgeng dari pertemuan model semacam ini.

Pada dasarnya ideologi merupakan pilihan untuk berpolitik. Sehingga tidak heran jika adagium dalam dunia politik pun muncul, “Tak ada kawan/musuh abadi. Yang ada hanyalah kepentingan abadi”. Adagium ini relevan untuk kita gunakan dalam membaca landscape gerakan mahasiswa.

Ideologi, bagi elit gerakan, merupakan sebuah amunisi yang mujarab untuk melakukan gerakan. Dengan ideologi, anggota atau simpatisan dapat digerakkan ke manapun sang pemimpin kehendaki. Dengan ideologi juga, anggota atau simpatisan, yang berada pada level bawah, menerimanya dengan sukarela terhadap penundukan tersebut. Justru, mengkritik ideologi organisasi akan berdampak buruk bagi dirinya.

Tidak salah jika ideologi dalam kerangka ini kita tafsirkan sebagai mekanisme bekerjanya hegemoni. Gramsci, jauh hari sudah mengingatkan kepada kita, “tidak ada satu rezim yang berkuasa tanpa mengoperasionalkan ideologi tertentu”. Proses semacam ini merupakan proses penundukan sukarela (consent) bukan berdasar penggunaan kekerasan atau kekuasaan, melainkan lebih menggunakan klaim moral, intelektual atau agama.

Analisis Gramsci lebih jauh dikembangkan oleh Althusser, bahwa negara—atau kelas berkuasa—akan menginternalisasikan ideologinya melalui Ideological State Apparatus (ISA) yang bekerja melalui banyak pintu. Kita andaikan bahwa organisasi mahasiswa layaknya negara yang mengatur atau memimpin warganya. Apa yang akan dilakukan? Dan apa yang akan terjadi?

Pilihan yang rasional jatuh ketika mereka melakukan proses kooptasi kesadaran individu kepada ideologi yang menjadi landasan gerak organisasi. Keindividualitasan menjadi hilang atau tersamar. Tidak ada individu riil, dalam artian apresiasi terhadap pemikiran, ide, gagasan dan sebagainya. Individu atau anggota organisasi tertentu akan berada di bawah klaim kolektif. Individu menjadi lebur. Dan pada titik ini, biasanya individu yang bersangkutan akan menerimanya sebagai kewajaran berorganisasi. Justru, semakin ‘hilang’ dirinya, semakin kuat ia berorganisasi. Klaim loyalitas pun muncul dalam rangka mengkompensasi peleburan tersebut.

Selanjutnya, peleburan individu akan menghasilkan energi gerak yang besar. Dapat kita lihat sebuah aksi massa yang begitu luar biasa mampu menggerakan orang per orang. Itulah kemampuan ideologi yang dapat kita lihat secara kasat mata. Massa aksi nampak seperti robot yang mau diarahkan ke mana saja oleh elit organisasi. Sebagai individu, mereka melepaskan kediriannya dan melebur dalam atmosfir kolektif yang ideologis.

Pada titik itu, sebenarnya ideologi lebih terlihat sebagai mekanisme yang positif. Integrasi menjadi mungkin, dan gerakan untuk mewujudkan tujuan tertentu menjadi semakin mudah. Tetapi, kemudahan untuk menundukan individu di bawah klaim kolektivitas harus dibayar dengan runtuhnya social cost yang tidak murah.

Hubungan antara satu organisasi dengan yang lain menjadi kian kaku. Hubungan antara satu anggota atau individu yang berorganisasi berbeda menjadi terhambat. Seringkali mereka menjadi penuh prasangka buruk. Dan seringkali keterbukaan, ketulusan menjadi sesuatu yang sulit untuk dicapai. Ideologi membuat satu organisasi atau individu menjadi tersekat secara sosial.

Ideologi semacam ini lebih menampakan wajah dominatifnya. Minimalnya, melalui mekanisme ideologis sinergi gerakan antaroraganisasi yang berbeda menjadi tipis. Lebih jauh, kepercayaan sosial atau social trust menjadi sesuatu yang sangat sulit untuk digagas. Satu organisasi dengan yang lain saling menjegal dan saling membusukan. Proses ini bisa kita lihat ketika momen penerimaan anggota atau kader baru. Bagaimana masing-masing organisasi akan mengunggulkan dirinya dan berusaha secara halus maupun kasat mata menjatuhkan organisasi yang lain.
Kecenderungan yang kontraproduktif ini dapat disiasati jika masing-masing organisasi melakukan kritik ideologi. Artinya, tidak berusaha mendekonstruksi apalagi sampai pada titik penghancuran ideologi lembaga. Yang diperlukan adalah sikap evaluatif dan reflektif terhadap ideologinya masing-masing.

Justru melalui kritik ideologi, satu ideologi tertentu akan mampu menyempurnakan dirinya. Ketidakmampuan atau ketidakmauan melakukan kritik ideologi hanya akan membuat ideologi menjadi beku. Padahal, realitas terus bergerak secara dinamis dan bebas. Bisa jadi, ideologi terdahulu tidak mampu menjawab kebutuhan realitas hari ini.

Pada level bawah, kritik ideologi akan membawa atmosfir keterbukaan organisasi berikut pada anggota atau kadernya. Motif untuk terus mencari kesempurnaan ideologi akan senantiasa mengalir dalam urat nadi pergerakan atau perjuangan.

Kritik ideologi tidak mensyaratkan pelepasan ideologi tertentu. Yang dibutuhkan adalah melakukan usaha distansiasi atau penjarakan terhadap ideologi tertentu. Konsep distansiasi diperkenalkan oleh Paul Ricoeur sebagai salah satu jembatan berpikir kritis. Pada tahap penjarakan, organisasi atau anggota dapat melihat kelemahan-kelemahan mendasar yang diidap organisasinya secara obyektif. Tidak ada selimut ideologi yang menutupi proses evaluasi atau refleksi tersebut. Secara sederhana, melalui kritik ideologi, kita tidak akan lagi menemukan ungkapan, “Wrong or right, it is my organization”. Ungkapan, “Salah atau benar, inilah organisasiku”, hanya merupakan bentuk fanatisme buta. Bukan sebuah sikap setia terhadap organisasi.

Paska melakukan kritik ideologi, organisasi atau anggota akan mendapatkan perspektif baru yang lebih luas dan komprehensif. Tidak lagi terjebak pada klaim sempit organisasi. Pada titik ini, kesadaran post-ideologis sebenarnya sudah mulai mewujud. Post-ideologis, bukan berarti melepaskan ideologi secara penuh. Melainkan sebuah kesadaran tentang kemampuan untuk melintasi batas ideologinya masing-masing.

Organisasi yang post-ideologis tetap membutuhkan ideologi sebagai nilai pemersatu. Hanya saja, kesadaran post-ideologi akan membawa kepada sebuah kearifan dan kebijakan dalam bersikap. Kesadaran ini akan memunculkan bahwa antara satu organisasi dengan yang lain tidak perlu saling berkonfrontasi. Justru yang diperlukan adalah sikap saling memahami ideologi organisasi lain dan menghargainya.

Kesadaran post-ideologis tidak bisa kita artikan sebagai ketercerabutan akar ideologis (ideological uprooting). Melainkan sebuah sikap melampaui ideologi-ideologi yang ada. Pelampauan ini tentunya mensyaratkan pada komitmen yang sifatnya lebih umum atau universal. Sebuah visi yang diyakini dapat diterima oleh semua organisasi, apapun ideologinya.

Sesampainya pada titik post-ideologi, sinergitas serta kepercayaan sosial akan menjadi mudah untuk dipupuk. Prasangka menjadi kian menipis. Keterbukaan menjadi hal yang wajar. Kekuataan menjadi kian bertambah. Dan yang pasti, semangat pergerakan atau perjuangan akan semakin menemukan energinya. []